Ekonomi Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan

Iman Sugema dan M. Iqbal Irfany

Dimuat di HU Republika, 5 Desember 2013, hal 25

Diskursus akademik maupun media internasional saat ini mempertanyakan bagaimana peranan agama dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan berkelanjutan sendiri didefinisakan sebagai proses pembangunan multidimensi yang bertujuan mencari keseimbangan antara ekonomi-kesenjangan sosial di satu sisi dan kelestarian lingkungan di sisi lain. Proses ini meniscayakan manusia menggunakan sumberdaya secara bertanggungjawab dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Dari tiga pilar sustainable development yang meliputi pertumbuhan, pemerataan/ keadilan pembangunan (equity), dan lingkungan (environment), sudah banyak dibahas dua hal yang pertama namun masih sedikit yang mengulas posisi dan peran ekonomi syariah terhadap isu-isu lingkungan.

Pendapat skeptis beranggapan tidak ada korelasi antara agama dan isu lingkungan. Degradasi lingkungan yang terjadi lebih dikarenakan dampak negatif dari paradigma pembangunan ekonomi dan gaya hidup modern yang mendominasi alam. Pandangan ini berpendapat bahwa isu lingkungan dapat dikontrol dengan implementasi teknologi hijau, kontrol pertumbuhan populasi, dan meningkatkan kepedulian lingkungan. Terlalu jauh meletakkan agama sebagai solusi.

Sebaliknya, argumen lain menyatakan bahwa justru peranan moralitas dan spiritualitas sangat diperlukan sebagai pengingat akan kerusakan lingkungan. Dalam proses mitigasi degradasi lingkungan, termasuk isu pemanasan global (climate change), banyak pihak seakan ‘putus asa’ bila degradasi lingkungan hanya ditanggulangi via paradigma teknikal saja sambil dan menagih kontribusi peranan agama sebagai salah satu benteng moral.

Beberapa tahun ini bahkan telah ada deklarasi antarkeyakinan terkait isu perubahan iklim (Interfaith Declaration on Climate Change), dimana forum para pemuka berbagai agama secara reguler hadir dalam forum isu-isu lingkungan. Di negara-negara maju, para pemuka agama bahkan mulai mengusung gerakan semisal “green religion’ atau ‘eco-theology’ yang mengkampanyekan penggunaan energi ramah lingkungan (clean energy) dan gerakan hemat berkonsumsi.

Secara moral penggiat ekonomi syariah mestinya lebih bersahabat dengan lingkungan karena dalam ajaran agama sendiri mengharuskan perlunya keseimbangan alam. Pertama, setiap aktifitas harus berpijak pada pencapaian maqashid syariah yakni: menjaga keyakinan (hifdz al-din), memelihara jiwa (hifdz al-nafs), memelihara akal (hifdz al-‘aql), menjaga keberlangsungan generasi (hifdz al-nasl), dan memelihara harta benda (hifdz al-mal). Memelihara alam (hifdz al-alam) tentu merupakan konsekuensi sejajar yang harus dilakukan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia tersebut.

Sistem ekonomi konvensional hanya menempatkan kebutuhan manusia dalam berkonsumsi di atas segalanya dan sumber daya (alam) lebih dipandang sebagai “barang bebas” dalam kerangka eksploitatif. Sebaliknya, prinsip syariah berpandangan lebih ‘hijau’ karena menempatkan manusia sebagai khalifah alam semesta dimana dalam melakukan aktifitasnya harus memastikan ketiadaan kerugian akibat eksploitasi berlebih. Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan mereka diperbolehkan mengambil manfaat dari sumberdaya alam tanpa seenaknya berperilaku superior.  Dengan kata lain, tujuan sustainable development sangat sejalan dengan tujuan dengan ajaran agama, yang menghindari pemborosan (mubadzir), mengikis perilaku monopoli, koruptif, mempromosikan kelestarian dan keseimbangan sumberdaya alam, dan hak-hak generasi mendatang.

Kedua, konsekuensi dari pertama, semua aktifitas ekonomi harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Ajaran agama memandang bahwa pengembangan dan penjagaan alam adalah bagian dari ajaran agama, bukanlah pilihan.

Terdapat banyak instrumen syariah terkait kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan kelola lahan misalnya dikenal istilah ihya al-mawat, yakni memproduktifkan lahan terlantar (ruang kosong), disertai disinsentif/insentif bagi yang tidak berproduksi apalagi digunakan untuk investasi/spekulasi. Ada pula konsep hima yakni kawasan yang dilindungi demi kemaslahatan umum dan habitat hewan/tumbuhan. Ada zona harim (kawasan terlarang) dimana tidak diperbolehkan ada kegiatan lain yang mengganggu atau mengurangi fungsi utama kawasan tersebut, misalnya kawasan aliran/resapan air. Ada pula konsep ijarah yakni bisa menyewakan lahan publik untuk pertanian, bukan memperjualbelikannya. Ada pula waqaf yakni lahan swasta yang kemudian dihibahkan untuk kepentingan masyarakat umum atau kelestarian alam.

Tak hanya sebatas itu, urgensi konservasi lingkungan yang semakin luas dan kompleks mengharuskan ijtihad dari berbagai referensi syariat untuk diadaptasi ke dalam berbagai bentuk instrumen konservasi alam di berbagai bidang. Pada prinsipnya, segala aktifitas harus disertai keharusan menjaga kesinambungan dan kelestarian sumberdayanya demi bagi kepentingan masyarakat umum, kesinambungan antar generasi, dan kepentingan ekologi, termasuk hewan dan tumbuhan.

Demikian halnya aspek tidak langsung misalnya pembiayaan investasi, tentu juga tidak lepas dari prinsip-prinsip di atas. Keuangan syariah tentu perlu menginisiasi pembiayaan “hijau” seperti pembangunan pembangkit energi hidro, pembiayaan proyek ramah lingkungan, dan sebagainya, Jadi “hijau” di sini tak melulu terkait perkebunan, pertanian, atau tanam pohon lainnya.

Perbankan diharuskan memiliki indikator-indikator ‘hijau’ yang lebih jelas dan terukur dalam menilai proyek pembiayaan. Tentu perusakkan lingkungan tentu bisa dirunut dari siapa yang membiayainya. Dari sini, kasus degradasi lingkungan yang menimpa satu proyek ‘kotor’ yang memperoleh pembiayaan suatu bank tentu dapat merusak kredibilitas, reputasi, bahkan sustainabilitas bank itu sendiri.

Mekanisme screening (dan monitoring) pembiayaan syariah mesti menetapkan list-list usaha yang tidak boleh dibiayai. Sepadan dengan larangan berinvestasi di sektor-sektor yang diharamkan seperti alkohol, babi, judi, berinvestasi dalam proyek-proyek yang membahayakan kelestarian lingkungan juga sama dilarangnya.

Akhirnya inisiasi substansi nilai agama dalam implementasi hukum positif diperlukan dari pemerintah. Peranan tokoh agama adalah penting tak hanya memberi inspirasi tapi juga memberi pemahaman akan kewajiban menjaga lingkungan. Bahasa agama memang memiliki peringatan moral yang lebih kuat disertai peringatan akan konsekuensi atas pengabaiannya. Perkataan ustadz atau kyai terkait menyatakan keharaman merusak lingkungan boleh jadi lebih didengar daripada politisi.

Dari sisi praktisi syariah, walaupun masih banyak perbankan yang masih enggan dan segan terlibat dalam pembiayaan ‘hijau’, bank syariah justru harus menjadi pionir menyalurkan pembiayaan peduli lingkungan.

Terakhir, sabda Nabi (riwayat Bukhari-Muslim) mengingatkan bahwa “seisi bumi bisa dijadikan tempat shalat dan suci”. Pesan utamanya menyatakan bahwa kita boleh mengerjakan ibadah di tempat manapun selagi suci dan tidak dilarang syariat, namun pesan tersiratnya boleh jadi adalah bahwa kedudukan seisi alam ini adalah suci sehingga kewajiban manusia dalam memelihara dan tidak merusaknya. Dan praktisi syariah harus bisa di garda terdepan. Wallahu a’lam.

Advertisements

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s